Sejarah LPSE Jawa Barat, tugas pokok dan fungsinya
Pernahkah Anda menggunakan jasa LPSE Jawa Barat? Seperti layanan serupa lainnya di provinsi ini, lembaga ini melayani pengelolaan teknologi dan informasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara elektronik.
LPSE sendiri merupakan singkatan dari Electronic Procurement Service. Dalam hal ini, Anda dapat menemukan pejabat pengadaan lembaga danotoritas daerah yang tidak memiliki LPSE secara elektronik. Selain memudahkan para pejabat tersebut, juga melayani regregistrasi pemasok barang dan pberada di daerah setempat.
Sejarah LPSE Jawa Barat
Ada beberapa peristiwa penting yang menjadi dasar berdirinya lembaga tersebut. Apakah Anda tertarik untuk mencari tahu? Benar sekali, pada tahun 2009 Pemprov Jabar rupanya memutuskan untuk melakukan review atau perubahan SOTK atau Struktur Organisasi Tata Kelola di Provinsi Jawa Barat.
Beberapa perubahan yang dilakukan, salah satunya adalah pembentukan unit baru. Inilah LPSE Jawa Barat. Unit pengadaan baru sebenarnya merupakan gabungan dari unit layanan pengadaan dan LPSE. Keputusan ini sebenarnya diambil sesuai dengan pengarahan Korsupgah dan deputi pencegahan KPK.
Pada saat itu, pembentukan unit-unit tersebut juga disepakati bersama. Terakhir, Pemprov Jabar telah resmi memiliki entitas LPSE dan telah disahkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku menetapkan LPSE di lignkungan setempat, tepatnya UU No. 112 Tahun 2018.
Badan tersebut sekarang berada di bawah arahan Asisten Keuangan dan Pembangunan. Unit ini memiliki tugas penting untuk mengimplementasikan campuran pengadaan barang dan jasa. Ini dilakukan melaluilayanan k o penahbisan. Dalam hal ini, entitas baru akan memberikan layanan bersama bagi seluruh masyarakat pemprov Jabar.
Entitas ini juga memiliki beberapa mitra hebat untuk mempermudah pekerjaannya. Beberapa mitra yang mendampinginya antara lain LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mitra lainnya adalah INAPROC dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDiH Pemprov Jabar.
Fitur LPSE Jawa Barat
Bagaimana dengan data perangkat? Perangkat ini memiliki beberapa tugas. Salah satu tugas yang harus dilakukan adalah mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada unit daerah. Mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan administrasi dalam pengadaan barang dan jasa.
Pengelolaan barang dan jasa meliputi pengelolaan elektronik, advokasi kewenangan provinsi i, untuk melaksanakan pendampingan sesuai dengan bidang pelayanannya. Decocentration juga merupakan salah satu tugas utama mereka. Tak hanya itu, unit LPSE Jabar juga harus merumuskan kebijakan umum dan koordinasi administrasi.
Jika dijelaskan lebih detail, unit-unit di kawasan ini memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:
- Mengelola Kantor Perdagangan Jasa dan Barang
Dalam hal ini, LPSE mempunyai tugas mengelola Badan Pengadaan Barang dan Jasa. Ini harus dilakukan oleh staf sesuai dengan persyaratan kerja mereka.
- Menyelenggarakan perumusan kebijakan umum
LPSE di wilayah provinsi Jawa Barat juga bertindak sebagai penyelenggara dalam hal koordinasi administrasi, pembinaan, pemantauan, perumusan kebijakan umum, untuk pengendalian di bidang pengadaan barang dan jasa.
- Evaluasi
Perangkat ini juga memiliki fungsi dalam melakukan evaluasi. Selain itu, pelaporan hasil pelaksanaan tugas pengadaan barang dan jasa juga harus dilakukan dengan benar.
- Fitur lainnya
Selain ketiga fungsi di atas, perangkat ini juga bertugas untuk menjalankan fungsi. Pelaksanaan fungsi yang dimaksud di sini adalah melakukan fungsi lain sesuai dengan fungsi dan tugas utamanya.
Pembentukan LPSE dalam hal ini merupakan bukti nyata pemerintah. Pemprov Jabar dalam hal ini sangat serius memastikan pelaksanaan tugas yang seharusnya terintegrasi dengan baik. Dengan cara ini, tujuan meningkatkan efisiensi, efisiensi, dan kualitas tugas akan bekerja dengan lancar tanpa hambatan.
Dasar hukum pembentukan LPSE
Apa dasar pembentukan LPSE di Provinsi Jawa Barat? Unit pengadaan dibentuk sebaik-baiknya agar segala tugas dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. LPSE di setiap pemprov juga memiliki dasar hukum tersendiri.
Dasar hukum untuk tehrkemudian digunakan sebagai dasar pendiriannya. Ada dasar yang benar-benar menjadi dasar untuk pendirian lembaga yang paling penting. Beberapa di antaranya adalah:
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Salah satu landasan yang membuat lembaga ini didirikan adalah agar kualitas sumber daya manusia dapat lebih ditingkatkan. Dengan lembaga ini, semuanya dapat difasilitasi dengan cara elektronik. Jadi orang juga dapat berpartisipasi dalam meningkatkan keterampilan mereka.
- Meningkatkan peran masyarakat
Dasar dari layanan LPSE Jawa Barat lainnya adalah untuk membuat masyarakat lebih berperan dalam bidang pembangunan. Tak hanya itu, media massa dalam hal ini juga sangat dibutuhkan untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.
- Perkembangan media teknologi
Di dunia secanggih sekarang, teknologi benar-benar perlu ditingkatkan. Keberadaan LPSE juga didasarkan pada perkembangan teknologi. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelestarian budaya hingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- Penggunaan teknologi yang lebih efisien
Menggunakan teknologi harus dilakukan seoptimal mungkin. Melakukan pekerjaan dengan teknologi yang matang dan tepat akan membuat segalanya menjadi sangat mudah. Ini adalah salah satu fondasi untuk pendirian lembaga.
- Aktivasi teknis
Dalam hal ini, pembentukan LPSE Provinsi Jawa Barat juga dimaksudkan agar penguatan teknologi lebih optimal. Jika teknologi lebih optimal diberdayakan, maka efisiensi hingga efisiensi dalam melakukan pekerjaan akan tercapai dengan lebih mudah dan lancar.
2 jenis yang terkait dengan LPSE
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, lembaga ini dibagi menjadi beberapa jenis. Dua jenis yang terkait dengan lembaga tersebut adalah di bawah ini:
- LPSE-tjänsteleverantör
Salah satu jenis LPSE adalah perangkat ini. Organisasi yang dimiliki oleh lembaga ini termasuk orang yang bertanggung jawab atas layanan pengguna. Ada juga ketua, bidang verifikasi dan pendaftaran, hingga bidang sosialisasi dan edukasi. Semuanya diatursebaik mungkin untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik
- LPSE-systemleverantör
Berbeda dengan penyedia layanan, organisasi dalam pengaturannya cukup banyak. Ini karena ia memiliki alamat situs web sendiri. Dengan demikian, mereka bertanggung jawab untuk mengelola database sendiri dan melakukan beberapa fungsi lainnya.
Misalnya, vendor sistem akanmensosialisasikanpengadaan barang dan jasa, melakukan pelatihan, melayani, dan memverifikasi data tertentu.
Manajemen server juga dilakukan oleh kedua jenis di atas. Dalam hal ini, LPSE sangat diperlukan karena pengadaan barang secara elektronik jelas akan memudahkan semuanya. Tidak hanya itu, tetapi juga akan lebih transparan.
Pelaksanaan pekerjaan akan lebih mudah, bertanggung jawab, dan optimalisasi dalam pelaksanaan belanja negara akan lebih mudah dicapai. Semuanya dilakukan dengan tugas dan fungsi sesuai dengan yang ditetapkan oleh LPSE Jawa Barat.